Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Al Amoudi, memastikan penyelenggaraan ibadah haji 2026 tetap aman.

Meskipun kondisi di kawasan Timur Tengah tengah memanas akibat perang Iran dengan Israel. Ia menegaskan, situasi di Arab Saudi berjalan stabil dan seluruh persiapan haji sesuai rencana. 

Demikian disampaikan Dubes Faisal dalam konferensi pers di Kediaman Dubes Arab Saudi di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/3/2026).

“Kerajaan Arab Saudi, Alhamdulillah sampai saat ini memang negaranya aman. Berkaitan dengan peristiwa ataupun berkaitan dengan haji ini sejalan ataupun sesuai dengan planning yang telah digariskan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi bahwa semuanya akan berjalan dengan lancar,” kata Dubes Faisal.

Ketegangan meningkat setelah Iran melancarkan sejumlah serangan ke negara-negara Teluk, termasuk wilayah yang dekat dengan jalur maritim strategis. 

Namun Dubes Faisal menegaskan keamanan jemaah, termasuk dari Indonesia, yang menjadi kelompok terbesar tidak terganggu.

Dalam kesempatan itu, Dubes Faisal juga kembali mengecam tindakan Iran yang dianggap memperburuk stabilitas kawasan dan mengabaikan diplomasi.

“Iran terus melakukan serangan tanpa menghiraukan seruan dialog yang diusung Arab Saudi maupun negara Teluk lainnya,” ungkapnya.

Arab Saudi, lanjutnya, menyambut baik sikap komunitas internasional yang melalui Resolusi DK PBB Nomor 2817 mendesak Iran menghentikan serangan serta aksi yang meningkatkan eskalasi.

“Dunia melihat apa yang terjadi dan mendesak Iran menghentikan tindakannya,” katanya.

Saat ditanya apakah ketegangan ini berpotensi memicu langkah lebih tegas dari Riyadh, Dubes Faisal menegaskan keamanan wilayah Saudi adalah prioritas utama.

“Jika ada ancaman terhadap Kerajaan Arab Saudi, tentu Saudi tidak akan tinggal diam,” tegasnya.

Jamin Pelaksanaan Haji 2026 Lancar

Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus mengantisipasi dinamika keamanan di kawasan Timur Tengah dengan memperkuat koordinasi bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Hal ini dilakukan untuk memastikan keselamatan jemaah umrah serta kesiapan penyelenggaraan haji 2026.

Sebagian jemaah telah kembali ke Tanah Air, sementara lainnya masih menunggu kepastian penerbangan, khususnya yang menggunakan maskapai transit. 

Saat ini tercatat sebanyak 7.782 jemaah sudah kembali ke Tanah Air, pada 28 Februari hingga 2 Maret 2026.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa keselamatan jemaah menjadi prioritas utama pemerintah.

“Kami memastikan negara hadir. Keselamatan jemaah adalah prioritas utama. Kami terus berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Luar Negeri dan seluruh pihak terkait untuk memastikan jemaah dapat kembali dengan aman,” tegasnya, Selasa (3/3/2026) lalu.

Sebagai langkah antisipatif, Kemenhaj telah mengimbau penundaan keberangkatan umrah dalam waktu dekat dengan mempertimbangkan eskalasi situasi serta hasil koordinasi lintas kementerian. 

Hingga penutupan musim umrah pada April 2026 mendatang, tercatat lebih dari 43.000 calon jemaah umrah yang dijadwalkan berangkat pada periode Maret–April.

“Kami mengimbau calon jemaah umrah untuk menunda keberangkatan sementara waktu. Langkah ini diambil semata-mata demi keselamatan dan perlindungan jemaah,” ujarnya.

Untuk mendukung proses kepulangan jemaah, Kemenhaj menyiapkan dua skema, yakni meminta penambahan armada Garuda Indonesia selama periode Ramadan serta menyiapkan penyesuaian skenario penerbangan apabila eskalasi situasi meningkat.

“Kami menyiapkan sejumlah langkah mitigasi. Jika diperlukan, akan ada penambahan armada dan penyesuaian rute agar jemaah dapat kembali ke Tanah Air dengan aman dan tepat waktu,” tambahnya.

Di sisi lain, Kemenhaj memastikan seluruh perangkat pelayanan haji 2026 telah dipersiapkan lebih dini. Pemerintah optimistis penyelenggaraan haji tahun 2026 dapat berjalan sesuai jadwal dengan tetap menyiapkan sejumlah skenario antisipatif.

“Kami mempersiapkan seluruh perangkat layanan lebih awal agar penyelenggaraan haji 2026 berjalan optimal. Namun demikian, kami tetap menyiapkan berbagai skenario mitigasi sebagai langkah kehati-hatian,” jelas Wakil Menteri Urusan Haji dan Umrah itu.

Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan agar penyelenggaraan haji bersih dari praktik rente, kartel, maupun manipulasi.

“Pesan Presiden sangat jelas, wajah Kementerian harus menjadi wajah integritas, bersih, dan transparan. Tidak boleh ada praktik yang mencederai kepercayaan umat,” tegas Wakil Menteri mengutip arahan Presiden.