Wakil Menteri Agama Republik Indinesia, H. Muhammad Syafi’i, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar kebijakan terkait ongkos haji dirancang lebih rasional dan efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
“Presiden RI sangat memperhatikan kebutuhan jemaah haji, termasuk memastikan kebijakan biaya haji dirancang secara rasional tanpa mengurangi kualitas layanan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan pelayanan haji yang lebih baik,” ujar Muhammad Syafi’i, Selasa (3/12/2024).
Hal ini disampaikannya dalam Seminar Nasional bertema “Tantangan Investasi dan Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji” yang berlangsung di Jakarta.
Turut hadir, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah, Kepala BP Danantara, Muliaman Hadad, Pimpinan Baznas, Zainul Bahar Noor, Anggota DPR Komisi VIII, Ina Ammania, Presidium Nasional KAHMI, Abdullah Puteh, dan Guru Besar Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Euis Amalia.
Lebih lanjut, Wamenag Muhammad Syafi’i juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian besar terhadap kebutuhan jemaah haji.
Salah satu upayanya adalah membangun Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Menurut Muhammad Syafi’i rencana pembangunan Kampung Haji ini ditujukan untuk memberikan pelayanan yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi jemaah haji asal Indonesia.
“Kawasan ini direncanakan akan dibangun di atas lahan seluas 50 hektare di Jabal Umar. Kawasan seluas 50 hektare di Jabal Umar tersebut merupakan konsesi Kerajaan Arab Saudi selama 100 tahun untuk Indonesia,” tambah Muhammad Syafi’i.
Namun, ia menggarisbawahi bahwa tantangan besar dalam pengelolaan dana haji adalah keberlanjutan pembiayaan, terutama jika kuota haji meningkat atau ada keberangkatan haji dua kali dalam satu tahun seperti yang diperkirakan pada tahun 2027 mendatang.
“Sinergi antara pemerintah, pengelola dana, dan masyarakat sangat penting agar pelayanan haji tidak hanya lebih baik, tetapi juga berkesinambungan,” ujarnya.
